Virus corona: Jepang tampung ribuan tunawisma di hotel

Hak atas fotoGetty ImagesImage caption

Sebelum wabah Covid-19 melanda, warnet-warnet tersebut merupakan tempat berlindung orang-orang yang tidak memiliki rumah.

Pemerintah Jepang memutuskan untuk menampung ribuan tunawisma setelah warung-warung internet di berbagai kota besar tutup akibat dampak wabah virus corona.

Sebelum wabah Covid-19 melanda, warnet-warnet tersebut merupakan tempat berlindung orang-orang yang tidak memiliki rumah. Alasannya, warnet-warnet itu buka 24 jam. Sebagian bahkan dilengkapi bilik pribadi, kamar mandi, dan hiburan, termasuk permainan komputer.

Namun, sejak terjadi wabah virus corona, semua warnet diperintahkan untuk tutup guna meminimalisasi penyebaran Covid-19.

·Virus corona: Bisakah kita terkena Covid-19 dua kali？

·Jumlah kematian akibat virus corona di AS tertinggi sedunia

·Jumlah kematian melonjak, New York makamkan jenazah di kuburan massal

Jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya, Jepang memiliki jumlah tunawisma yang relatif rendah. Tercatat lebih dari 4.000 'pengungsi warnet' berada di Tokyo.

Sebagai solusi jangka pendek, sejumlah pemerintah daerah mengatakan mulai menampung mereka di kamar-kamar hotel dan berbagai bentuk akomodasi sementara.

Di Saitama, pihak berwenang mengubah gedung olahraga untuk mengakomodasi 200 orang tunawisma.

Kemudian di Tokyo, pemerintah setempat mengatakan dinas sosial bisa mengirim para tunawisma ke akomodasi sementara, sebagaimana dilaporkan Nikkei Asian Review.

Akan tetapi, menurut Kazuhiro Gokan, selaku konsultan kelompok penyokong tunawisma setempat, sejumlah orang ditolak menginap karena “kesalahpahaman di antara pengelola”.

Hingga Senin (13/04) pagi WIB, jumlah kasus positif corona di Jepang mencapai 6.748 dengan kematian mencapai 108 orang.

Meski demikian, ada kekhawatiran bahwa lonjakan kasus di Tokyo akhir-akhir ini bisa berujung pada wabah yang lebih besar.

Perdana Menteri Shinzo Abe sejauh ini telah mengumumkan keadaaan darurat selama sebulan yang mencakup, Tokyo, Osaka, dan lima prefektur lain.

Para gubernur prefektur-prefektur ini berwenang menutup sekolah dan pertokoan, tapi tidak punya kewenangan hukum untuk memerintahkan warga tinggal di rumah.