Strategi Kebijakan BI Memasuki Tahun 2022

Tahun 2021 segera berakhir, menyambut tahun 2022 Bank Indonesia telah menyiapkan strategi kebijakan BI yang akan terus disinergikan dan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian yang disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) pada hari Rabu (24/11). Bauran kebijakan tersebut mencakup 5 instrumen kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan moneter

Sejalan dengan risiko meningkatnya tekanan instabilitas pasar keuangan global dari normalisasi kebijakan moneter the Fed dan sejumlah negara Advanced Economies (AEs), kebijakan moneter BI pada tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas (pro-stability), baik pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar, maupun stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Normalisasi kebijakan moneter akan dilakukan secara sangat hati-hati dan terukur agar tidak mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional.

Sementara itu, 4 instrumen kebijakan lainnya pada tahun 2022 akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth), yaitu:

2. Kebijakan makroprudensial

Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan dan bahkan diperluas untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna percepatan pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan ekonomi dan keuangan hijau.

3. Kebijakan sistem pembayaran

Digitalisasi sistem pembayaran terus diperluas untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional, antara lain melalui penguatan konsolidasi industri, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang modern (QRIS, SNAP, BI FAST), termasuk perluasan QRIS dengan target 15 juta pengguna, kerja sama QRIS antarnegara, dan melanjutkan Elektronifikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah, bansos G2P 4.0, moda transportasi, serta digitalisasi UMKM dan pariwisata.

4. Kebijakan pengembangan pasar uang

Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan, pembangunan infrastruktur pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.

5. Kebijakan UMKM dan ekonomi keuangan syariah

Program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi-keuangan syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.

Dalam kesempatan ini, BI juga memberikan penghargaan Bank Indonesia Award tahun 2021 kepada 57 stakeholders individu/kelompok sebagai apresiasi dalam dukungan pelaksanaan tugas BI. Penghargaan ini juga merefleksikan jalinan sinergi antara BI dan stakeholders bersama-sama Pemerintah, OJK, dan LPS dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. PTBI diselenggarakan rutin setiap akhir tahun untuk menyampaikan pandangan BI mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan dan prospek ke depan, dan arah kebijakan BI sebagai bagian dari akuntabilitas publik, serta memperoleh arahan dari Presiden RI. PTBI 2021 dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo, Pimpinan MPR, DPR, Pimpinan dan anggota Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan, Pimpinan Lembaga Negara termasuk BPK RI, Menteri Kabinet Kerja, Gubernur Kepala Daerah, pimpinan perbankan dan korporasi nonbank, akademisi, ekonom, media massa, serta perwakilan sejumlah lembaga internasional. Masyarakat juga mengikuti rangkaian PTBI melalui siaran langsung pada kanal media sosial BI dan Kantor Perwakilan BI di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan ini, BI juga memberikan penghargaan Bank Indonesia Award tahun 2021 kepada 57 stakeholders individu/kelompok sebagai apresiasi dalam dukungan pelaksanaan tugas BI. Penghargaan ini juga merefleksikan jalinan sinergi antara BI dan stakeholders bersama-sama Pemerintah, OJK, dan LPS dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

PTBI diselenggarakan rutin setiap akhir tahun untuk menyampaikan pandangan BI mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan dan prospek ke depan, dan arah kebijakan BI sebagai bagian dari akuntabilitas publik, serta memperoleh arahan dari Presiden RI. PTBI 2021 dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo, Pimpinan MPR, DPR, Pimpinan dan anggota Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan, Pimpinan Lembaga Negara termasuk BPK RI, Menteri Kabinet Kerja, Gubernur Kepala Daerah, pimpinan perbankan dan korporasi nonbank, akademisi, ekonom, media massa, serta perwakilan sejumlah lembaga internasional. Masyarakat juga mengikuti rangkaian PTBI melalui siaran langsung pada kanal media sosial BI dan Kantor Perwakilan BI di seluruh Indonesia.

Belinda Kosasih